Relokasi Proyek Properti Syariah, masalah?

Relokasi properti syariah

Oleh : Mr. Rudini founder DPSI

 

Mungkin Anda sebagai Developer, Agen atau Konsumen pernah menghadapi kenyataan harus relokasi properti syariah.

Pernah?
Bagaimana rasanya?

Tentu seperti permen nano-nano, ramai rasanya. Jika Anda di pihak Konsumen, pasti Anda merasa kecewa, karena bisa jadi pertimbangan Anda mengambil unit di sebuah proyek properti syariah tersebut, salah satunya karena lokasinya. Bila Anda seorang agen, sudah barang tentu Anda khawatir akan mencoreng reputasi Anda di hadapan konsumen, pasalnya Andalah yang menghantarkan mereka ke Proyek tersebut. Bener kan? 

Lalu bagaimana dengan Developernya?

Woww…ini sih jangan ditanya, yang dirasakan pasti berkecamuk. Antara malu, menyesalkan kenapa harus relokasi, bingung bagaimana menjelaskan ke konsumen, takut konsumen pada nolak relokasi, dan lain sebagainya.

Sebelum Kita menjawab pertanyaan pada judul di atas, mungkin perlu Saya sedikit jelaskan penyebab sebuah proyek properti syariah harus relokasi?

Dari pengamatan Saya selama kurang lebih 6 tahun terjun di bisnis properti syariah ini, Saya menyimpulkan bahwa PENYEBAB relokasi proyek properti syariah (termasuk konvensional) adalah karena faktor “TIDAK AMANNYA LEGALITAS”

Yang dimaksudkan “tidak amannya legalitas” adalah lahannya bersengketa. Seperti apa bentuknya?

1. Kepemilikan sertifikatnya ganda
2. Satu Pihak memegang sertifikat dan Pihak Lain menguasai lokasi (walau tidak memiliki sertifikat) 
3. Kena tipu oleh Mafia tanah 
4. Masuk zona hijau, sehingga ijin tidak bisa keluar dan tidak mampu mengurus perubahan zonanya

Empat hal di atas sama-sama mengakibatkan suatu proyek tidak bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan dengan resiko bahwa suatu saat proyek tetap harus di relokasi. Kecuali mampu menghasilkan solusi dengan biaya yang tetap masih bisa tercover oleh proyek tersebut atau ditalangi dengan modal dari luar.

Namun kebanyakan Developer akhirnya menempuh dengan jalur yang labih mudah (walau bisa juga justru lebih sulit) yakni relokasi proyek properti syariahnya.

Sehingga, jika ingin terhindar dari relokasi proyek, alangkah baiknya berhati-hati dalam urusan legalitas kepemilikan lahan. Beberapa tulisan Saya sebelumnya di Belajar Bisnis Properti Tanpa Bank Bersama RudiniDPSI telah membahas soal bagaimana cara memastikan suatu proyek aman secara legal.

Lalu bagaimana menjawab pertanyaan “Relokasi Proyek Properti Syariah, Masalah ?”. Berikut penjelasannya…

Jadi gini, Akad Jual Beli dalam Islam itu ada rukun dan syaratnya. Rukunnya ada 3 di antaranya:

  1. Kedua belah pihak yang berjual beli (penjual dan pembeli) 
  2. Barang yang diperjualbelikan 
  3. Ijab dan Qobul

Menyoal relokasi properti syariah ini, ini sesungguhnya akan mempengaruhi rukun kedua. Yang dipengaruhi adalah syarat-syarat rukunnya. Misalnya saja, syarat barangnya haruslah milik penjual. Nah, ketika dia menjual rumah diatas lahan yang ternyata lahan itu dibeli dari pihak yang bukan pemilik sebenarnya, maka status lahan tersebut sesungguhnya bermasalah secara syarat utama rukunnya. Jual beli yang syarat utama rukunnya tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah/batal.

Developer harus mengembalikan dana milik konsumen. Apabila Developer melakukan relokasi dan konsumen ingin berpindah dari lokasi sebelumnya, ini bisa dilakukan akad jual beli yang baru.

Jika jual belinya atas objek rumah secara istishna’ (indent), status relokasi sesungguhnya bukan melanggar syarat utama dari rukun jual beli. Namun, tetap saja syaratnya dilanggar, yakni ketidak sesuaian dengan spek lokasi yang telah disebutkan sebelumnya dalam perjanjian jual beli pesanan, sehingga jatuhnya adalah fasad (rusak).

Bentuk penyelesaiannya jika akad jual belinya fasad adalah dengan memberikan 2 pilihan kepada Konsumen, yakni:

1. Meneruskan jual belinya dengan menggantinya di lokasi yang lain. 
2. Tidak melanjutkan jual belinya dengan mengembalikan seluruh dana milik konsumen.

So, apakah relokasi itu bermasalah? Jawabann Saya: Bisa Ia, bermasalah. Dan bisa juga tidak bermasalah.

Bermasalah, apabila proses relokasi proyek propertinya tidak lakukan dengan prosedur syar’ie..

Bermasalah, apabila proses akuisisi lahan proyek dilakukan tanpa kehati-hatian..

Bermasalah, apabila Developernya enggan untuk bertanggungjawab, misalnya relokasi dengan harga yang lebih mahal, pake maksa pula 

Namun, akan TIDAK bermasalah apabila dilakukan sejak awal dengan prinsip kehatian-hatian, dijalankan dengan prinsip syariah, diselesaikan dengan panduan syariah.

Bagaimana gambaran prinsip hati-hati dan sesuai syariah?

1. Sejak awal nyari lahan sudah melakukan proses pengecekan secara ketat untuk memastikan lahan bebas sengketa.

2. Apabila pun terjadi permasalahan di kemudian hari, Developernya mendatangi Konsumen, bisa juga dengan mengundang atau dengan cara apa saja yang sekiranya bisa menyampaikan maksud dan tujuan Kita secara baik dan bisa diterima juga dengan baik oleh Konsumen. Bukan malah di sms nggak dibales, telfon nggak diangkat, dan lebih parah lagi adalah menghilang 

3. Relokasi ke tempat yang baik bagi kedua belah Pihak. Tapi yang terpenting, jika pun harus ada yang rugi secara materil, Developerlah yang seharusnya menanggungnya, sebab demikianlah Pengusaha, terkadang ia harus untungnya sedikit, kadang untungnya banyak, dan bisa juga banyak banget haha..

4. Penawaran relokasi hanya kepada yang mau saja, sedangkan yang tidak mau, buatkan segera jadwal pengembalian dana konsumen secara tertulis dan gantleman.

5. Maksimalkan usaha untuk segera menutupi kerugian akibat relokasi, termasuk untuk mengembalikan dana konsumen yang (mungkin) sudah terpakai di proyek sebelumnya.

6. Dan Tidak mengulangi lagi kejadian yang sama (harus tahu mengapa terjadi relokasi, sehingga tahu mana yang harus dihindari).

Udah dulu ah, terlalu panjang, lagian sudah cukup mewakili untuk menjawab pertanyaan mengenai relokasi properti syariah ini.

Semoga bermanfaat..

 

Sumber : Tulisan Bpk Rudini di facebook grup Belajar Bisnis Properti Tanpa Bank Bersama RudiniDPSI
HDKJMt2t56KAkGeD6gOMQU01a2FvmC-W4Ex_uoJM_ts