KPR syariah murni, solusi memiliki rumah zaman now

KPR syariah murni

KPR syariah murni pada zaman sekarang telah menjadi solusi kepemilikan rumah, khususnya bagi muslim yang tidak ingin terlibat riba dalam transaksi jual beli rumahnya. Memang banyak istilah untuk KPR syariah murni ini, ada yang menyebut kredit syariah, skema syariah, properti syariah, dsb.

Namun kita sepakati yang di maksud KPR syariah murni disini adalah skema kepemilikan rumah tanpa melibatkan pembiayaan perbankan, tanpa riba, tanpa bunga, tanpa sita, tanpa denda, tanpa BI checking, tanpa akad bathil. Dan KPR syariah murni ini sangat jauh berbeda dengan KPR bank syariah (akan dibahas dibagian selanjutnya).

Tanpa Bank

Developer perumahan syariah tidak memanfaatkan pembiayaan perbankan dalam modalnya. Dalam transaksi penjualan ke konsumen pun pihak developer tidak melibatkan Bank jika konsumen ingin membeli secara kredit. Untuk menghindari bunga bank karena bunga bank haram dan itu termasuk riba (Fatwa MUI no. 1 Tahun 2004).

Tanpa Sita dan Denda

Hak – hak kepemilikan rumah 100% telah menjadi milik pembeli setelah terjadi transaksi, walaupun kredit. Kewajiban pembeli adalah melunasi cicilannya hingga lunas. Jika macet kreditnya tidak ada tindakan denda dari developer kepada pembeli, karena denda merupakan salah satu bentu riba. Dan jika pembeli sudah tidak sanggup melunasi cicilanya, tidak akan disita rumahnya karena itu perbuatan dzalim. Walaupun begitu, bukan berarti dibiarkan oleh developer. Developer dan pembeli akan duduk bersama untuk mencari solusinya.

Tanpa BI checking

Karena dari awal tidak melibatkan perbankan, maka untuk pengajuan kredit tidak diberlakukan proses BI checking. Terkadang banyak pembeli rumah yang ingin membeli secara kredit terpentok masalah BI checking-nya. Kendati seperti itu, bukan berarti skema KPR syariah murni ini bebas begitu saja. Pihak developer tetap memberlakukan prosedur tertentu untuk memverifikasi pengajuan kredit dari pembeli. Tetapi prosedur verifikasinya biasanya lebih mudah dan fleksibel.

Tanpa Akad Bathil

Dalam fiqh muamalah, rukun jual beli itu ada 3 yaitu adanya 2 pihak (penjual dan pembeli), adanya objek transaksi dan ada ijab qabul. Selama semua rukun tersebut terpenuhi, sah dan halal lah transaksi itu. Tetapi sebaliknya, jika tidak terpenuhi maka bathil lah transaksi tersebut.

Dalam skema KPR syariah murni tidak ada pihak ke-3 alias pihak bank, karena khawatir akadnya menjadi bathil. Karena dalam KPR konvensional, transaksi yang terjadi adalah seperti ini :

  • Pembeli membeli rumah dari developer, membayar DP ke developer, tapi cicilnya ke bank
  • Developer menjual rumahnya ke pembeli, tapi mendapat bayaran dari bank
  • Bank menerima cicilan dari pembeli, dan menahan sertifikat rumahnya hingga lunas

Apa bedanya KPR syariah murni dan KPR bank syariah?

KPR syariah murni adalah skema kepemilikan rumah atau properti dengan tanpa melibatkan perbankan, sekalipun itu bank syariah. Mengapa demikian? berikut penjelasanya.

Tidak semua klaim yang dikemukakan bank syariah telah sesuai dengan bukti praktik di lapanganya. Agar bisa dikatakan layak secara syariah, bank syariah menyatakan dirinya telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun lain dikata, lain realita, ternyata banyak praktik bank syariah yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI itu.

Untuk membuktikan hal itu, mari kita adakan perbandingan antara fatwa DSN MUI dengan praktik dilapanganya. Semoga perbandingan ini menjadi masukan positif bagi semua kalangan demi perkembangan bank syariah di negeri kita ini.

Fatwa tentang Murabahan kontemporer

Akad murabahah adalah salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga lembaga fikih nasional membolehkan akad murabahah kontemporer.

Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) dibawah MUI, juga membolehkan akad murabahah ini. Sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no : 04/DSN-MUI/IV/2000. 

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. (Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Hal. 24)

Fatwa tersebut menjadi payung dan pedoman perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahahnya.

Tapi, bank syariah mana yang benar – benar menjalan fatwa tersebut, sehingga barang yang diperjual-belikan benar – benar telah dibeli oleh bank

Pada praktiknya, perbankan syariah hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (baca : uang muka / DP). Adakah bank yang berani menuliskan pada laporan keuangnya bahwa ia pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah?

Tentu Anda mengetahui bahwa perbankan dinegeri kita, baik yang berlabel syariah ataupun tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya bank hanya berperan dalam hal pembiayaan bukan membeli barang dan kemudian dijual kembali kepada nasabah. Semua perbankan berada dibawah pengawasan dan aturan BI, dan regulasinya bank tidak dibenarkan untuk melakukan perniagaan praktis.

Terjadi kontradiksi disana, jika bank mengikuti aturan dari DSN-MUI berarti bank melanggar regulasi BI. Dan sebaliknya, jika bank mengikuti aturan BI berarti bank tidak bisa mempraktikan fatwa DSN-MUI.

 

Semoga, suatu hari nanti praktik perbankan syariah di Indonesia ini bisa betul – betul syariah tanpa harus melanggar aturan hukum positif di Indonesia.

Oleh karena alasan tersebut, maka munculah solusi kepemilikan rumah dengan skema KPR syariah murni langsung cicil ke developer. Jika Anda mencari rumah dengan skema KPR syariah murni bisa cari disini

 

HDKJMt2t56KAkGeD6gOMQU01a2FvmC-W4Ex_uoJM_ts